Pedoman Teknis dan Ketentuan Lebih Lanjut Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , Pada Pasal 91 telah menentukan keberadaan pengaturan lebih lanjut atas-hal-hal yang terkait dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Peraturan-Perundangan tersebut beserta peraturan terkait yang diterbitkan setelah dan/atau sesudah dan masih berlaku adalah sebagai berikut :
A. Undang-Undang
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pdf)
2. Undang-Undang Keuangan Negara (Pdf)
3. Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Pdf)
4. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Pdf)
B.Peraturan Pemerintah
- Pengelolaan Keuangan Daerah (Pdf)
C. Peraturan Presiden
1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
D. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
- Katalog Elektronik dan e-purchasing (Pdf)
- Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Pdf)
- Pedoman Perencanaan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
- Pedoman Swakelola (Pdf)
- Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Pdf)
- Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Pdf)
- Katalog Elektronik (Pdf)
- Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
- Pengadaan Barang /Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Pdf)
- Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (Pdf)
- Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
- Agen Pengadaan (Pdf)
- Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
- Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
- Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Pdf)
- Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah (Pdf)
Sumber : (https://jdih.lkpp.go.id/)
E. Peraturan Menteri Keuangan
Sumber : ()
F. Peraturan Menteri Dalam Negeri
1. Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Pdf)
Sumber : (https://www.kemendagri.go.id)
G. Peraturan Menteri Luar Negeri
H. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi
I. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sumber ()
Link Lainnya :
- Sistem Informasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa (Sipraja) Link